Ikatan Dokter Indonesia (IDI) adalah organisasi profesi yang selama ini dikenal sebagai wadah bagi para dokter di Indonesia. Sebagai lembaga yang memiliki peran penting dalam pengembangan profesi medis dan perlindungan hak-hak dokter, IDI seharusnya menjadi suara tunggal yang mewakili kepentingan profesionalisme medis di tanah air. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, banyak yang mempertanyakan arah dan tujuan IDI. Apakah IDI masih berada di jalur yang benar sebagai organisasi profesi atau telah bergeser menjadi institusi politik?
Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi IDI adalah peranannya yang semakin terlibat dalam politik praktis. Sebagai organisasi yang memiliki banyak anggota, IDI sering kali dipandang memiliki potensi besar untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah, baik dalam bidang kesehatan maupun sektor lainnya. Namun, beberapa kebijakan yang diambil oleh IDI dinilai lebih condong pada kepentingan politik tertentu ketimbang kepentingan profesionalisme dokter itu sendiri. Akibatnya, muncul pandangan bahwa IDI lebih fokus pada agenda politik dibandingkan pada pengembangan kualitas pelayanan medis di Indonesia.
Salah satu contoh yang dapat dilihat adalah saat IDI terlibat dalam berbagai isu politik terkait pemilu, bahkan mendukung calon-calon tertentu. Banyak yang mempertanyakan apakah keterlibatan tersebut sejalan dengan tujuan awal IDI sebagai organisasi profesi yang seharusnya bersifat netral dan tidak terlibat dalam pertarungan politik. Keterlibatan seperti ini seringkali menimbulkan perpecahan di kalangan anggota IDI, yang sebagian besar hanya ingin fokus pada peningkatan kualitas profesi dan layanan kesehatan, bukan terlibat dalam agenda politik.
Selain itu, isu internal IDI juga menjadi salah satu faktor yang memperburuk citra organisasi ini. Ketidakjelasan mengenai peran dan fungsi IDI dalam memperjuangkan kepentingan dokter seringkali menimbulkan ketidakpuasan di kalangan anggotanya. Banyak yang merasa bahwa IDI tidak lagi menjadi representasi yang kuat bagi kepentingan dokter, melainkan lebih berfungsi sebagai lembaga yang lebih mementingkan politik daripada pelayanan kesehatan yang optimal.
Namun, di sisi lain, IDI tetap memiliki peran penting dalam menjaga standar etika profesi, meningkatkan kualitas pendidikan kedokteran, dan memperjuangkan hak-hak dokter. Oleh karena itu, meskipun saat ini ada krisis identitas, IDI masih memiliki potensi besar untuk kembali fokus pada tujuan utamanya, yaitu melindungi kepentingan dan kualitas profesi dokter, serta memperbaiki sistem pelayanan kesehatan di Indonesia.
Di masa depan, IDI perlu kembali merenungkan peran dan fungsinya. Apakah IDI akan tetap menjadi rumah bagi para dokter yang ingin mengembangkan profesinya, ataukah akan terus terperangkap dalam dinamika politik yang mengganggu kepercayaan anggotanya? Hanya waktu yang akan menjawab.